Dari tahun 1945 sampai dengan 2001 belum ada yang berani menyatakan dengan sungguh-sugguh bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Baru kemudian pada tahun 2001, diamandemennya UUD 1945 dengan ditambahi satu ayat yang berisi .."Indonesia adalah negara hukum".. Pembuatan hukum sendiri tidak bisa lepas dari kualitas sumberdaya manusianya (SDM).
Dengan dinyatakannya dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dengan ini dapat kita pahami bahwa segala tingkah laku manusia baik melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan harus menuruti peraturan yang berlaku.Jadi dengan diundangkan dan diberlakukannya peraturan atau undang-undang, maka dengan ini dianggap semua orang sudah mengetahui tentang undang-undang atau peraturan tersebut. Bila kita telaah lagi pada keadaan masyarakat, maka sebenarnya patokan tersebut bukanlah hal yang benar. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu hukum sama sekali?
Tetapi peraturan sudah diundangkan, UUD Negara Republik Indonesia 1945 sudah diamandemen dan yang paling penting segala ketetapan atau ketentuan tersebut sudah diberlakukan. Jadi marilah kita sama-sama belajar tentang hukum yang berlaku di Indonesia ini. Hukum yang diakui oleh negara ini. Yang tujuansebenarnya adalah tidak lain semata-mata untuk kebaikan bangsa ini sendiri.
Peran Warga Negara dalam Negara Hukum Republik Indonesia adalah kejujuran, dengan kejujuran kita bias menegakan tiang hokum dinegri ini. Tapi kita bias liat masih banyak hokum hokum yang kurang adil. Hukum terkadang hanya berlaku untuk kalangan kecil, sedangkan kalangan orang-orang kaya Hukum mungkin dianggap sebagai isapan jempol belaka.
Jadi marilah kita tegakan hokum di Indonesia, maka dari itulah peran warga Negara sangat di butuhkan.
Sumber :
http://hukumsetdawsb.blogspot.com/2011/05/pembentukan-peraturan-perundang.html
http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/05/indonesia-negara-hukum.html
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar